GERAKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN TRANSMIGRASI
Terbit di Harian Sinar Pagi Baru Tgl. 14- Juli 2014
Oleh : Hasan bin Laban SE.( Ketum Lsm Teropong Rakyat).
Dalam acara Depat Capres yang telah kita tonton bersama di Televisi, kedua capres berbicara tentang rakyat kecil di Republik Indonesia yang masih lebih banyak dibandingkan dengan golongan menengah dan atas. Wajar bahwa Capres kali ini banyak berbicara tentang rakyat kecil karena adanya pengalaman tentang pemahaman rakyat kecil di pedesaan dan daerah terpencil lainya yang belum merasakan kemerdekaan secara ekonomi sejak tahun 1945 .
Berbicara tentang rakyat kecil, menurut Politik, tidaklah selamanya dibicarakan oleh petinggi Negara, hanya saat kampanye saja karena tentu saja bertujuan menarik simpati pada waktu yang situasional, namun beda halnya orientasi politik sekarang ini, bahwa kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyebaran pembangunan ke daerah.
Persoalan ekonomi kerakyatan sebenarnya tergantung kepada kemauan Pemerintah untuk bertindak dan bukan hanya retorika, dan bukan pembangunan yang bersifat politik.
Program Pemerintah tentang Penyebaran penduduk sudah lebih dari 50 tahun silam, oleh Kementerian Nakertrans yang merupakan fungsi sangat strategis untuk membangun bangsa ini secara totalitas, dan keberhasilan membangun daerah terpencil hanya diperoleh oleh kementerian ini. Namun akhir akhir ini, banyak persolan tentang rakyat yang di tempatkan di daerah tranmigrasi , seolah olah hanya memindahkan penduduk dan kurang memperhatikan masa depan mereka setelah ditempatkan, karena mungkin adanya keterbatasan biaya dan kemauan Politik.
Program redistribusi lahan yang digaungkan SBY 3 tahun lalu tanpa hasil dan menguap hilang tanpa jejak sejalan dengan waktu masa akhir sebagai presiden, tetapi tanpa disadari sejatinya sudah dilakukan sejak tahun 1950 an melalui program transmigrasi yang rata-rata petani mendapatkan tanah 2 ha, konon program yang telah memberikan sumbangsih pada pengembangan wilayah dan penyebaran penduduk di Indonesia masih dipandang sebelah mata bahkan terkesan sirna oleh hiruk pikuknya persoalan politik dan penegakan hukum yang tanpa henti dan melelahkan yang hanya sekedar memenuhi pencitraan sekelompok orang tanpa memberikan solusi terhadap makin terpuruknya bangsa ini.
Sangat banyak persolan tentang rakyat kecil yang harus diberikan solusi oleh pemerintah, dan tentu saja hanya oleh pemerintah yang berpihak kepada rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan hak dasar sebagai warga negara untuk menikmati misalnya sarana Listrik, Jalan raya, Sekolah, Pasar dan lain lain. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masih banyak rakyat di daerah terpencil tidak menikmati haknya yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, yang akhirnya kenyataan bahwa ekonomi kerakyatan tidak bisa berkembang, dan bahkan rakyat kecil semakin terpuruk karena seringnya hasil tani dan kreasi mereka tidak terjual karena kurangnya sarana jalan dan pasar pada daerah tersebut.
Potensi kawasan transmigrasi untuk ekonomi kerakyatan, sangat baik karena tersedianya SDA, SDM, kelembagaan dan infrastruktur dasar , namun kurang diberdayakan.
Fakta keberhasilan Kemenakertrans lainnya adalah Kemampuan beberapa wilayah lokasi trans dapat berkembang menjadi Kota / Kabupaten, namun fakta ini tidak bisa dibuat menjadi indikator pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan adanya tekanan politik dari pihak tertentu, dan mungkin dengan masa / waktu tertentu.
Ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif sebanarnya dua sisi yang selalu berdampingan, namun pemerintah harus evaluatif untuk mengembangkannya agar sasaran untuk membangun rakyat adalah sesuai dengan kebutuhannya.
Banyak metode yang dapat digunakan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam rangka memeratakan pertumbuhan di daerah terpencil misalnya, Gerakan ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan dan pengembangan wirausaha di lokasi transmigrasi, misalnya mengalihkan tehnologi berdasarkan kebutuhan dan minat masyarakat serta bantuan modal ke lokasi terpencil tersebut.
Masih banyak cara yang sangat tepat digunakan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya di pedesaan/ lokasi transmigrasi secara efektif, misalnya memberikan bantuan pendampingan oleh tenaga ahli pada masing masing bidang kreasi yang akan dibangun dan pembangunan sarana pendukung lainnya. Namun saat ini harus diakui sebagai tolok ukur keberhasilan politikus pada daerah pemilihannya adalah kemampuannya mengumpulkan suara dengan cara memberikan sesuatu kepada rakyat miskin yang merupakan metode pembodohan.
Untuk menuju suatu lokasi tertentu, harus memperhatikan kekuatan sarana ,dan kelengkapannya dan untuk membangun ekonomi kerakyatan harus memposisikan rakyat sebagai central dengan memperhatikan aspek aspek yang mendasar serta memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien dalam memulai proses pembangunan itu sendiri.
( Bersambung )
GERAKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN TRANSMIGRASI (Bag. 2)
Oleh : Hasan bin Laban SE.( Ketum Lsm Teropong Rakyat).Saat seseorang berorasi politik, kata “ demi kesejahteraan rakyat “ sangat sering di ungkapkan baik atas nama pribadi, maupun kelompok. Teringat dengan kasus Hambalang, Bank Century, dll, berapa jumlah uang yang tidak ketahuan manfaat nya dan hanya untuk kelompok tertentu, dan apabila jumlah itu dibagikan secara cuma cuma sebagai bantuan untuk pengentasan kemiskinan sekaligus untuk membangun pelosok Desa , mustahil rakyat Indonesia masih banyak yang hidup memprihatinkan alias miskin dan melarat.
Materi dasar kuliah yang di indoktrinasi kepada mahasiswa Fak. Ekonomi yang baru adalah kata “ Efektif dan efisien “ sebagai prinsip dasar dalam penyusunan perencanaan setiap program. Menjadi hal yang penomenal terjadi saat ini, bahwa prinsip tersebut hanya perencanaan program yang hanya efektif bagi kelompok tertentu di setiap Kementerian, Badan, maupun Pemda. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah “ Masih adakah Pejabat Pemerintah yang Jujur untuk memperhatikan rakyat kecil ? “ termasuk untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah Transmigrasi sebagai basis rakyat kecil ?
Gerakan ekonomi kerakyatan dan Transmigrasi sebenarnya suatu kata yang harus di tindak lanjuti oleh Presiden yang akan datang, dan Kementerian Nakertrans harus siap dan mandiri untuk berbuat untuk rakyat kecil di lokasi Transmigrasi yang jauh dari kota , terpecil, gelap gulita, dan sering tidak makan yang bergizi.
Jika kami mengamati proses pembangunan Indonesia saat ini, bahwa Pemerintah harus menempatkan Kementerian Nakertrans menjadi Kementerian Utama, karena merekalah yang memulai pembangunan itu sendiri, dan membuat jaringan dengan kementerian dan badan lainnya sehingga mereka ada kegiatan dan program, apakah Presiden pernah mengevaluasi dan menyadari TUSI dari Kementerian Nakertrans ini yang sudah berkativitas sejak Indonesia merdeka ? atau mungkin Pejabat Kementrian bidang Transmigrasi ini yang kurang agresif melakukan tugas mulia itu ? atau apakah indikator jumlah Manusia yang dikeloka Kementerian ini harus membandingkan jumlah manusia di Jakarta berbanding 100 Lokasi transmigrasi?
Menuju suatu Lokasi Transmigrasi dari Kota Kabupaten secara rata rata harus ditempuh dengan waktu 5 jam perjalanan. Apabila petani transmigran tersebut panen sayur dan menjualnya ke kota, dapat dibayangkan adalah, sayur tesebut akan menjadi busuk dan tidak bisa dijual.
Selama 12 tahun kami banyak mengamati kinerja Kementerian Nakertrans, khususnya bidang Transmigrasi, para pejabat yang sebenarnya banyak yang ingin membangun rakyat kecil tersebut secara professional, akan tetapi sangat banyak hambatan yang dijumpai, dalam melakukan tugas mulia tersebut, dan bahkan tekanan pihak tertentu menjadi penomenal, termasuk dalam membuat suatu perencanaan program.
Salah satu lokasi transmigrasi yang sangat jauh tertinggal secara ekonomi adalah Simpangbolon di Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai informasi dari anggota kami dari DPC Taput , saat ini warga trans mengalami krisis pangan dengan berbagai faktor penyebab. Kejadian seperti ini seyogianya tidak terjadi apabila gerakan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif sudah dimulai sejak awal, dan seyogianya warga trans dan warga dilingkungan sekitarnya harus bisa secara integral membangun ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif karena banyak hasil bumi yang bisa di proses untuk dapat meningkatkan nilai ekonominya.
Secara geografi, lokasi trans simpangbolon, sangat cocok untuk membangun ekonomi kreatif, khusus hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan SDM dan SDA yang sudah ada, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada kemauan politik antara Pusat dan Daerah ? dan siapa yang akan memulai?
Sebenarnya membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif basisnya adalah di lokasi transmigrasi yang paling efektif...
