BERITA

GERAKAN  EKONOMI  KERAKYATAN  DAN  TRANSMIGRASI 
Terbit di Harian Sinar Pagi Baru Tgl. 14- Juli 2014
Oleh  :  Hasan bin Laban  SE.( Ketum Lsm Teropong Rakyat).

Dalam  acara  Depat  Capres yang  telah  kita  tonton bersama  di  Televisi, kedua  capres berbicara tentang  rakyat kecil di Republik Indonesia yang  masih  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  golongan  menengah dan  atas. Wajar bahwa  Capres kali ini banyak berbicara tentang rakyat  kecil karena  adanya  pengalaman tentang  pemahaman  rakyat kecil di pedesaan  dan  daerah  terpencil lainya yang  belum  merasakan  kemerdekaan secara  ekonomi sejak tahun  1945 .
Berbicara   tentang  rakyat  kecil, menurut   Politik, tidaklah  selamanya  dibicarakan  oleh  petinggi  Negara,  hanya  saat  kampanye saja karena  tentu  saja  bertujuan  menarik  simpati pada waktu yang  situasional,  namun  beda halnya  orientasi  politik  sekarang ini,  bahwa kesejahteraan rakyat harus  ditingkatkan melalui  pemberdayaan  ekonomi masyarakat dan penyebaran pembangunan  ke daerah.
Persoalan ekonomi kerakyatan sebenarnya tergantung  kepada kemauan Pemerintah untuk bertindak dan bukan hanya  retorika, dan bukan pembangunan yang  bersifat  politik.

Program Pemerintah tentang Penyebaran penduduk sudah  lebih dari  50 tahun  silam, oleh Kementerian Nakertrans yang merupakan fungsi sangat  strategis untuk membangun  bangsa ini secara  totalitas, dan   keberhasilan membangun  daerah  terpencil hanya  diperoleh oleh  kementerian ini. Namun akhir akhir  ini,  banyak  persolan tentang  rakyat yang di tempatkan  di  daerah  tranmigrasi , seolah olah hanya memindahkan  penduduk dan  kurang  memperhatikan masa depan mereka  setelah ditempatkan, karena  mungkin  adanya  keterbatasan biaya dan  kemauan Politik.
Program redistribusi lahan yang digaungkan SBY 3 tahun lalu tanpa hasil  dan menguap hilang tanpa jejak sejalan dengan waktu masa akhir sebagai presiden, tetapi tanpa disadari sejatinya sudah dilakukan sejak  tahun 1950 an melalui program transmigrasi yang rata-rata petani mendapatkan tanah 2 ha, konon program yang telah memberikan sumbangsih pada pengembangan wilayah dan penyebaran penduduk di Indonesia masih dipandang sebelah mata bahkan terkesan sirna oleh hiruk pikuknya persoalan politik dan penegakan hukum yang tanpa henti dan melelahkan yang hanya sekedar memenuhi pencitraan sekelompok orang tanpa memberikan solusi terhadap makin terpuruknya bangsa ini.
Sangat banyak  persolan tentang  rakyat  kecil yang  harus  diberikan  solusi  oleh pemerintah, dan tentu saja hanya oleh pemerintah yang  berpihak  kepada  rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan  hak dasar  sebagai  warga negara untuk  menikmati misalnya  sarana  Listrik,  Jalan raya, Sekolah, Pasar dan lain lain. Tidak  dapat  dipungkiri, bahwa  masih banyak  rakyat di daerah  terpencil tidak  menikmati haknya yang  seharusnya  disediakan oleh  pemerintah,  yang  akhirnya kenyataan bahwa  ekonomi  kerakyatan tidak  bisa  berkembang, dan  bahkan  rakyat  kecil  semakin  terpuruk karena  seringnya  hasil tani dan kreasi  mereka tidak terjual karena  kurangnya  sarana  jalan dan pasar pada  daerah  tersebut.
Potensi kawasan transmigrasi untuk ekonomi kerakyatan, sangat  baik karena  tersedianya SDA, SDM, kelembagaan dan infrastruktur dasar , namun  kurang diberdayakan.
Fakta  keberhasilan  Kemenakertrans lainnya adalah  Kemampuan beberapa  wilayah lokasi  trans dapat berkembang menjadi  Kota / Kabupaten, namun  fakta  ini  tidak  bisa  dibuat menjadi  indikator pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan dengan  adanya  tekanan politik dari  pihak tertentu, dan  mungkin  dengan  masa / waktu  tertentu.
Ekonomi  kerakyatan dan  ekonomi kreatif sebanarnya  dua  sisi yang  selalu  berdampingan, namun  pemerintah  harus  evaluatif untuk mengembangkannya agar sasaran untuk  membangun  rakyat adalah  sesuai  dengan kebutuhannya.
Banyak metode yang  dapat  digunakan pemerintah untuk mengembangkan  ekonomi  kerakyatan dalam  rangka  memeratakan  pertumbuhan di  daerah  terpencil misalnya, Gerakan ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan dan pengembangan wirausaha di lokasi transmigrasi, misalnya mengalihkan  tehnologi berdasarkan kebutuhan dan  minat masyarakat serta bantuan modal  ke lokasi  terpencil tersebut.
Masih  banyak cara yang  sangat  tepat  digunakan  pemerintah  untuk  mengembangkan ekonomi  kerakyatan  khususnya  di pedesaan/ lokasi transmigrasi   secara  efektif, misalnya memberikan  bantuan pendampingan oleh  tenaga ahli pada  masing masing bidang kreasi  yang akan  dibangun dan pembangunan sarana pendukung lainnya. Namun  saat  ini harus  diakui sebagai tolok  ukur  keberhasilan  politikus pada  daerah pemilihannya  adalah  kemampuannya  mengumpulkan  suara dengan  cara memberikan  sesuatu  kepada  rakyat miskin yang  merupakan  metode  pembodohan.
Untuk menuju suatu lokasi tertentu, harus  memperhatikan kekuatan  sarana ,dan kelengkapannya dan  untuk membangun ekonomi  kerakyatan harus memposisikan  rakyat sebagai  central dengan memperhatikan aspek aspek yang  mendasar serta memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien  dalam  memulai  proses pembangunan itu sendiri.
( Bersambung )

GERAKAN  EKONOMI  KERAKYATAN  DAN  TRANSMIGRASI (Bag. 2)

Oleh  :  Hasan bin Laban  SE.( Ketum Lsm Teropong Rakyat).



Saat  seseorang berorasi politik,  kata “ demi kesejahteraan rakyat “  sangat  sering di ungkapkan baik atas  nama  pribadi, maupun kelompok. Teringat  dengan  kasus  Hambalang, Bank Century, dll,  berapa jumlah  uang  yang  tidak  ketahuan  manfaat nya dan  hanya  untuk  kelompok tertentu, dan  apabila  jumlah itu  dibagikan secara cuma cuma  sebagai  bantuan untuk  pengentasan  kemiskinan sekaligus untuk  membangun  pelosok  Desa ,  mustahil  rakyat  Indonesia masih  banyak yang  hidup  memprihatinkan alias miskin dan  melarat.

Materi  dasar  kuliah  yang  di indoktrinasi  kepada  mahasiswa Fak.  Ekonomi  yang  baru adalah   kata  “ Efektif dan  efisien “ sebagai  prinsip  dasar  dalam  penyusunan  perencanaan  setiap  program.  Menjadi  hal  yang penomenal terjadi  saat  ini,  bahwa  prinsip tersebut  hanya  perencanaan  program yang  hanya  efektif  bagi  kelompok  tertentu  di setiap  Kementerian, Badan, maupun Pemda. Jadi  yang  menjadi  pertanyaan  sekarang ini adalah “ Masih  adakah  Pejabat Pemerintah  yang  Jujur  untuk  memperhatikan  rakyat  kecil ? “  termasuk untuk  menggerakkan  ekonomi  kerakyatan di daerah  Transmigrasi  sebagai  basis  rakyat kecil ?

Gerakan  ekonomi  kerakyatan dan Transmigrasi  sebenarnya  suatu  kata yang  harus  di tindak lanjuti  oleh Presiden  yang  akan  datang, dan  Kementerian  Nakertrans  harus  siap dan  mandiri  untuk  berbuat untuk rakyat  kecil di lokasi Transmigrasi  yang  jauh  dari kota , terpecil, gelap gulita,  dan  sering tidak makan yang  bergizi. 

Jika  kami mengamati  proses  pembangunan Indonesia  saat  ini,  bahwa Pemerintah  harus  menempatkan  Kementerian  Nakertrans  menjadi Kementerian  Utama,  karena  merekalah  yang  memulai  pembangunan itu  sendiri, dan  membuat  jaringan  dengan  kementerian  dan  badan  lainnya sehingga  mereka ada kegiatan dan program, apakah Presiden  pernah  mengevaluasi dan  menyadari TUSI dari Kementerian Nakertrans ini yang  sudah  berkativitas  sejak  Indonesia  merdeka ? atau  mungkin Pejabat  Kementrian bidang Transmigrasi   ini  yang  kurang  agresif melakukan  tugas  mulia itu ? atau  apakah indikator  jumlah  Manusia yang  dikeloka Kementerian ini harus membandingkan  jumlah  manusia di  Jakarta  berbanding  100  Lokasi transmigrasi?

Menuju  suatu Lokasi  Transmigrasi dari Kota  Kabupaten  secara  rata rata  harus  ditempuh dengan  waktu 5 jam  perjalanan. Apabila petani  transmigran tersebut  panen sayur  dan  menjualnya  ke  kota, dapat dibayangkan adalah,  sayur  tesebut  akan menjadi  busuk  dan  tidak  bisa  dijual.

Selama  12 tahun  kami banyak  mengamati  kinerja  Kementerian Nakertrans,  khususnya  bidang  Transmigrasi,  para pejabat yang  sebenarnya  banyak yang  ingin  membangun  rakyat  kecil  tersebut secara  professional,  akan  tetapi  sangat  banyak  hambatan  yang  dijumpai,  dalam  melakukan tugas  mulia  tersebut,  dan  bahkan tekanan pihak  tertentu menjadi penomenal,  termasuk dalam  membuat suatu  perencanaan  program.

Salah  satu  lokasi transmigrasi  yang  sangat  jauh  tertinggal  secara  ekonomi adalah  Simpangbolon di Kabupaten Tapanuli  Utara,  sesuai  informasi  dari  anggota  kami dari  DPC Taput , saat  ini  warga trans mengalami  krisis  pangan  dengan  berbagai  faktor  penyebab. Kejadian  seperti  ini seyogianya tidak  terjadi apabila  gerakan  ekonomi  kerakyatan dan  ekonomi kreatif sudah  dimulai  sejak  awal, dan  seyogianya warga  trans dan warga  dilingkungan  sekitarnya harus bisa secara  integral  membangun ekonomi  kerakyatan dan  ekonomi  kreatif  karena  banyak  hasil  bumi  yang  bisa di proses untuk  dapat  meningkatkan  nilai  ekonominya.

Secara  geografi,  lokasi trans  simpangbolon, sangat  cocok untuk  membangun  ekonomi  kreatif, khusus hasil  pertanian  dalam  rangka  pemanfaatan SDM  dan SDA  yang  sudah  ada, yang  menjadi  pertanyaan  adalah, apakah  ada  kemauan  politik antara  Pusat dan Daerah ? dan  siapa  yang  akan  memulai?

Sebenarnya  membangun  dan  mengembangkan  ekonomi  kerakyatan  dan  ekonomi  kreatif basisnya  adalah di  lokasi  transmigrasi yang  paling  efektif...